Berita Utama
Berita Utama
Sosialisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Ditingkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Perkuat Tata Kelola Data Gender dan Anak untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan
Perkuat Tata Kelola Data Gender dan Anak untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pengelolaan data gender dan anak sebagai bagian dari upaya menyediakan data yang akurat, terpilah, dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan. Penguatan tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak di Tingkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan melalui Zoom meeting, Rabu (30/9/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap data yang akurat sangat penting dalam merencanakan program pembangunan yang adil.
Menurutnya, data gender dan anak tidak sekadar menjadi angka yang dikumpulkan, tetapi harus dapat menggambarkan kondisi serta perubahan yang terjadi setelah suatu program dilaksanakan. Data yang tersedia secara konsisten, terpilah, akurat, dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu menjadi dasar penting untuk melihat perkembangan pembangunan bagi perempuan, laki-laki, dan anak.
Dalam kegiatan tersebut, Evi Meutia Ari Arma, S.E., Ak., M.Si., dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai narasumber menyampaikan materi berkaitan dengan penguatan tata kelola data dan penerapan prinsip Satu Data Indonesia, khususnya dalam penyediaan dan penyajian data oleh perangkat daerah.
Selanjutnya, Dr. Reny Ari Noviyanti, S.ST., M.Si., Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sumatera Utara, memberikan materi mengenai “Peran Strategis Data Terpilah (Gender dan Anak) dalam Perencanaan Pembangunan yang Inklusif.” Materi tersebut memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya data terpilah gender dan anak dalam melihat kondisi serta kesenjangan yang terjadi di berbagai bidang pembangunan.
Melalui kegiatan ini harapannya Penguatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perangkat daerah kabupaten/kota, BPS, Diskominfo, serta pihak terkait lainnya menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola data yang lebih baik. Dengan demikian, ketersediaan data gender dan anak dapat semakin mendukung penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap data yang akurat sangat penting dalam merencanakan program pembangunan yang adil.
Menurutnya, data gender dan anak tidak sekadar menjadi angka yang dikumpulkan, tetapi harus dapat menggambarkan kondisi serta perubahan yang terjadi setelah suatu program dilaksanakan. Data yang tersedia secara konsisten, terpilah, akurat, dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu menjadi dasar penting untuk melihat perkembangan pembangunan bagi perempuan, laki-laki, dan anak.
Dalam kegiatan tersebut, Evi Meutia Ari Arma, S.E., Ak., M.Si., dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai narasumber menyampaikan materi berkaitan dengan penguatan tata kelola data dan penerapan prinsip Satu Data Indonesia, khususnya dalam penyediaan dan penyajian data oleh perangkat daerah.
Selanjutnya, Dr. Reny Ari Noviyanti, S.ST., M.Si., Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sumatera Utara, memberikan materi mengenai “Peran Strategis Data Terpilah (Gender dan Anak) dalam Perencanaan Pembangunan yang Inklusif.” Materi tersebut memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya data terpilah gender dan anak dalam melihat kondisi serta kesenjangan yang terjadi di berbagai bidang pembangunan.
Melalui kegiatan ini harapannya Penguatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perangkat daerah kabupaten/kota, BPS, Diskominfo, serta pihak terkait lainnya menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola data yang lebih baik. Dengan demikian, ketersediaan data gender dan anak dapat semakin mendukung penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Akhir Berita



