Menelusuri perjalanan kelembagaan dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, dan keluarga berencana di Sumatera Utara.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Sumatera Utara merupakan hasil penggabungan dua dinas sebelumnya, yang dibentuk untuk memberikan layanan yang lebih holistik dan terintegrasi.
Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perlindungan, pemenuhan hak, dan pemberdayaan bagi perempuan, anak, dan keluarga di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Sekretariat Daerah Prov. Sumut (Perda No. 7/2008).
Berkembang menjadi 2 dinas terpisah: DP3A dan DPPKB (Perda No. 6/2016).
Penggabungan kembali menjadi DP3AKB untuk layanan terpadu (Perda No. 8/2022).
Fokus pada perlindungan perempuan, anak, dan penguatan keluarga sejahtera.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Penggabungan ini merupakan implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewenangan daerah dalam menata perangkat daerah agar lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan struktur yang terintegrasi, DP3AKB Sumut dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif: mulai dari pencegahan kekerasan, pendampingan hukum, pemberdayaan ekonomi perempuan, hingga pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.
Menjamin keamanan dan hak dasar perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan.
Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi perempuan melalui pelatihan dan akses sumber daya.
Bersinergi dengan pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat untuk dampak yang berkelanjutan.
Mengadopsi teknologi dan pendekatan baru untuk layanan yang lebih cepat dan terjangkau.