Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Sosialisasi dan Penguatan Komitmen Pelaksanaan Ruang Bersama Indonesia (RBI)_ di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (26/5/2026). Program RBI didorong sebagai upaya memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ketahanan keluarga, dan pembangunan SDM di Sumut.

Pj Sekretaris Daerah Provsu bapak Sulaiman Harahap menegaskan, kemajuan Sumatera Utara tidak akan tercapai jika perempuan dan anak masih mengalami ketertinggalan serta kekerasan. Pemprov Sumut terus memperkuat kebijakan strategis seperti layanan UPTD PPA, percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak, dan kerja sama lintas sektor hingga tingkat desa dan kelurahan.

Data Simfoni PPA menunjukkan sepanjang 2025 ada 1.975 perempuan dan anak di Sumut menjadi korban kekerasan, meningkat dari 1.822 korban pada 2024. Sebanyak 68,8% korban merupakan anak-anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara (DP3AKB Provsu) menyatakan siap menjadi garda depan pelaksanaan RBI. DP3AKB Provsu akan mengawal program hingga tingkat desa, memperkuat layanan perlindungan, serta mendorong pencegahan kekerasan melalui edukasi, literasi digital, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II Kemen PPPA ibu Roro Endah Sri Rejeki mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut dan DP3AKB Provsu. Ia menyebut RBI sejalan dengan visi Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas 2045 dan diharapkan menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak yang mencapai 60% populasi Indonesia.

Pemprov Sumut melalui DP3AKB Provsu mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi tanpa ego sektoral demi melindungi perempuan dan anak di Sumatera Utara.