Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan pembentukan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada Pemerintah Pusat, sebagai upaya meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Usulan tersebut mencakup KEK kesehatan, pariwisata, teknologi pangan, serta kawasan industri yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Usulan tersebut disampaikan Bobby Nasution pada peresmian Desk Investasi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kadi P3AKB Provsu ibu Dwi Endah Purwanti, S.S., M.Si., bersama jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kata Gubernur Bobby, ada beberapa yang direkomendasikan oleh Sumut. Ada KEK kesehatan, KEK pariwisata, KEK teknologi pangan. Gubernur berharap berbagai usulan pembentukan KEK tersebut dapat direalisasikan di Sumut, sehingga mampu membuka peluang investasi baru, menciptakan aktivitas ekonomi, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Sumatera Utara (SIMPONI). Aplikasi ini menjadi sarana penyediaan informasi mengenai potensi dan peluang investasi di Sumut.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyatakan sepakat dengan usulan Gubernur Sumut tersebut. Menurutnya, pembentukan kawasan industri dan KEK perlu diperluas sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan investasi.

Bapak Todotua juga meresmikan Desk Investasi yang dibentuk melalui kerja sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemprov Sumut. Desk Investasi tersebut berkedudukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut. Pelaksanaannya meliputi pertukaran data dan informasi, fasilitasi penyelesaian hambatan investasi, pemantauan kepatuhan perizinan berusaha, koordinasi pengawasan penanaman modal, serta penanganan indikasi investasi ilegal atau fiktif sesuai kewenangan.