Sumatera Utara ditetapkan sebagai salah satu dari 13 provinsi lokus kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF periode 2026–2030. Melalui kerja sama tersebut, berbagai program prioritas akan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih, gizi, perlindungan sosial, serta perlindungan anak sebagai upaya memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya anak-anak. ungkap Plt Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Inti pada Rapat Koordinasi Awal Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF yang digelar di Ruang Rapat I Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (10/6/2026).

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan bahwa sektor sanitasi menjadi salah satu fokus utama kerja sama mengingat masih terdapat 134.434 jamban tidak layak dan 94.088 sumber air tidak layak yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan erat dengan upaya percepatan penurunan angka stunting yang saat ini masih berada pada angka 22 persen. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan prevalensi stunting dapat ditekan menjadi 12,5 persen pada tahun 2030.

Untuk mendukung target tersebut, UNICEF diharapkan dapat berperan dalam penguatan kapasitas pemerintah daerah dan desa, peningkatan akses sanitasi layak, perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penguatan sistem monitoring berbasis data hingga tingkat desa dan kelurahan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala DP3AKB Provsu, turut berkoordinasi dan menyampaikan berbagai program prioritas yang selama ini dijalankan DP3AKB Provsu, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan, percepatan penurunan stunting, penguatan ketahanan keluarga, serta pemenuhan hak anak.

Wakil Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, menyampaikan komitmen UNICEF untuk terus mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, UNICEF, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan lebih efektif, inklusif, serta berkelanjutan.