Komitmen mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan berpihak kepada anak membutuhkan kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan komunitas juga memiliki peran penting dalam mendorong pemenuhan hak serta perlindungan anak secara berkelanjutan.

Dalam semangat tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Sumatera Utara menerima audiensi dari Lingkar Studi Pembangunan dan Jaringan Advokasi Merah Putih (LSPJA Merah Putih) di Kantor DP3AKB Provsu, Medan.

Audiensi dilakukan dalam rangka membahas penguatan kolaborasi pelaksanaan program Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara Tahun 2026 serta mendukung target pencapaian Indonesia Layak Anak (IDOLA) Tahun 2030 melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga membahas rencana kolaborasi pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 yang diharapkan dapat menjadi momentum meningkatkan kesadaran bersama mengenai pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kepala Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, Dwi Endah Purwanti, S.S., M.Si., menyambut baik inisiatif yang disampaikan LSPJA Merah Putih. Menurutnya, keberhasilan mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak maupun Provinsi Layak Anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Selain memperkuat kampanye pemenuhan hak anak, kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung percepatan pencapaian target Provinsi Layak Anak dan Indonesia Layak Anak 2030 melalui keterlibatan berbagai pihak secara lebih luas.