Beranda
Profil
Sejarah
Sambutan
Visi dan Misi
Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi
Profil Dinas
Renja
Data Statistik Pegawai
Laporan Keuangan Tahun 2023
Laporan Keuangan Tahun 2022
Lakip
Renstra
Profil Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Sumut
Regulasi
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI
PERATURAN DAERAH
Kontak
Alamat
Profil Kepala Badan Publik
BIDANG - BIDANG
Sekretariat
PHA dan Kualitas Keluarga
Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
PUG dan Pemberdayaan Perempuan
Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
PPID
Profil PPID
PPID Provinsi Sumatera Utara
Peraturan PPID
Formulir Permohonan
Tugas PPID
Struktur PPID
SK TIM PPID
Laporan PPID
Tata Cara Permohonan Informasi
Visi dan Misi PPID
Maklumat Pelayanan
UPTD PPA
UPT PPA
1. Subbagian Tata Usaha
2. Seksi Pengaduan
3. Seksi Tindak Lanjut
E-Monev
DOKUMEN
LHE
LAPORAN MONEV
AGENDA
PERATURAN MENTERI
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN /ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN/KOTA
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PENERAPAN SEPULUH LANGKAH MENUJU KEBERHASILAN MENYUSUI
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA, MASYARAKAT, DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PUSAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG KEWASPADAAN DINI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TINGKAT PROVINSI
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PANDUAN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PANDUAN UMUM BINA KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PANDUAN UMUM PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI BAGI PEREMPUAN PENYANDANG CACAT
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN PENGUATAN KELOMPOK DASAWISMA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DINI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Statistik Website
PENGUNJUNG TOTAL 17255
PENGUNJUNG HARI INI 43
Link Terkait
Kemendagri
Web Pemprovsu
PPID PROVSU
Kabupaten Deli Serdang
Kota Binjai
Kabupaten Karo
Kabupaten Dairi
Kabupaten Labuhanbatu
Kab. Labuhanbatu Utara
Kab. Labuhanbatu Selatan
Kota Tanjung Balai
Kota Sibolga
Kota Pematang Siantar
Kota Tebing Tinggi
Kabupaten Nias
Kab. Nias Selatan
Kabupaten Mandailing Natal
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Toba Samosir
Kab. Asahan
Kab. Simalungun
Kab. Langkat
Kab. Nias Utara
Kab. Humbahas
Kab. Batu bara
Kab. Padang Lawas
Kab. Padang Lawas Utara
Kota Gunung Sitoli
Kab. Nias Barat
Kab. Pakpak Bharat
Kab. Samosir
Kota Padangsidempuan
Kab. Serdang Bedagai
Kab. Tapanuli Tengah
Kota Medan
×