Website Provinsi Sumatera Utara

PERATURAN MENTERI

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN /ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN/KOTA
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PENERAPAN SEPULUH LANGKAH MENUJU KEBERHASILAN MENYUSUI
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA, MASYARAKAT, DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PUSAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG KEWASPADAAN DINI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TINGKAT PROVINSI
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PANDUAN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PANDUAN UMUM BINA KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PANDUAN UMUM PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI BAGI PEREMPUAN PENYANDANG CACAT
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN PENGUATAN KELOMPOK DASAWISMA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DINI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Link Terkait

Kemendagri

Web Pemprovsu

PPID PROVSU

Kabupaten Deli Serdang

Kota Binjai

Kabupaten Karo

Kabupaten Dairi

Kabupaten Labuhanbatu

Kab. Labuhanbatu Utara

Kab. Labuhanbatu Selatan

Kota Tanjung Balai

Kota Sibolga

Kota Pematang Siantar

Kota Tebing Tinggi

Kabupaten Nias

Kab. Nias Selatan

Kabupaten Mandailing Natal

Kab. Tapanuli Selatan

Kab. Tapanuli Utara

Kab. Toba Samosir

Kab. Asahan

Kab. Simalungun

Kab. Langkat

Kab. Nias Utara

Kab. Humbahas

Kab. Batu bara

Kab. Padang Lawas

Kab. Padang Lawas Utara

Kota Gunung Sitoli

Kab. Nias Barat

Kab. Pakpak Bharat

Kab. Samosir

Kota Padangsidempuan

Kab. Serdang Bedagai

Kab. Tapanuli Tengah

Kota Medan