Website Provinsi Sumatera Utara

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Kab. Mandailing Natal

5 months ago / Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Kab. Mandailing Natal / 97 View

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara diwakili Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Ibu Erni Hafsari Nasution, S.Sos, M.AP membuka Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal, dalam sambutannya beliau mengatakan isu gender merupakan permasalahan yang disebabkan oleh adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang masih dapat dirasakan sampai saat ini, industri rumahan sendiri merupakan potensi besar yang ada pada masyarakat. Dan jika dikelola dengan baik akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi ketahanan ekonomi keluarga khususnya saat ekonomi keluarga mengalami krisis dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi bangsa. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara juga turut andil dalam memberdayakan perempuan di bidang ekonomi khususnya bagi perempuan rentan. adapun inovasi Dinas P3AKB Provsu salah satunya yakni program pemberdayaan perempuan bidang ekonomi di dinas pemberdayaan melalui gagasan Toko Online Perempuan Sumatera Utara (Top Sumut) yang memfasilitasi mulai dari penguatan kapasitas sdm, akses permodalan, peningkatan kualitas produk, dan strategi digitalisasi pemasaran.

Kegiatan ini dihadiri oleh 20 perempuan pelaku industri rumahan. Kegiatan ini juga melibatkan perguruan tinggi yakni UISU dengan Prof. Dewi Budhiartini yang membawakan materi terkait Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. Selain itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mandailing Natal juga menyampaikan materi terkait Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS RBA dimana diharapkan pelaku usaha memiliki Nomor Izin Berusaha sebagai syarat kelayakan memilki usaha.