Medan, 4 Juli 2024, sebagai upaya  untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak khususnya terhadap Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi Melalui Perlindungan Terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lt.2 Kantor Gubernur Sumatera Utara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas P3AKB Provsu, Ibu Sri Suriani Purnamawati, S.Si, Apt, M.Kes dan dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah, Instansi terkait, Lembaga Masyarakat serta Perguruan Tinggi yang ada di Sumatera Utara. Kegiatan ini  bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Kadis P3AKB Provsu dalam sambutannya menyampaikan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta mendapat perlindungan termasuk AMPK yang terdiri dari 15 kriteria yaitu :

1. Anak dalam situasi darurat; 
2. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi; 
7. Anak dengan HIV dan AIDS; 
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual; 
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; 
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Beliau juga menegaskan bahwa perlindungan kepada anak adalah tanggung jawab bersama  sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai komitmen Dinas P3AKB dalam meningkatkan Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pada kesempatan juga dilaksanakan penandatangan Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepahaman dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat di Sumatera Utara. Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini dari Bapelitbang  Provsu, Dinas Kesehatan Provsu,  Dinas Sosial Provsu, dan Dinas Pendidikan yang menyampaikan hal-hal terkait Kebijakan Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran AMPK serta Implementasi Layanan bagi AMPK.

Di akhir kegiatan seluruh peserta sepakat untuk  menghasilkan rekomendasi, antara lain :

1. Memasukkan Indikator Indeks Perlindungan Anak menjadi Indikator Kepala Daerah (RPJMD).
2. Membentuk Kelompok Kerja AMPK Provinsi Sumatera Utara.
3. Memberikan layanan yang komprehensif terhadap AMPK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021.
4. Meninggkatkan partisipasi Perguruan Tinggi, Lembaga Masyarakat/Organisasi Masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan kasus yang ditangani ke unit-unit layanan yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Mendorong terbentuknya Assessment Center pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.